Profil PPID
Mengenal lebih dekat PPID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi yang transparan, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan pengelolaan layanan informasi publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan/SK Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Keberadaan PPID di lingkungan Kementerian PKP menjadi bagian dari penguatan tata kelola layanan informasi publik yang mendukung penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk program penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program strategis nasional.
Melalui pengelolaan layanan informasi publik yang terstruktur dan berkelanjutan, Kementerian PKP terus berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik guna memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik, dengan memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, PPID juga bertugas untuk menjamin perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dan sensitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berita Terbaru
Pelayanan Publik Kementerian PKP Selenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
09 April 2026
Kementerian PKP Gelar Rapat Persiapan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
19 Februari 2026
Rapat Evaluasi Opini Ombudsman RI, Kementerian PKP Perkuat Kualitas Pelayanan Publik
05 Maret 2026