Bandung – Pelayanan Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tanggal 7 s/d 8 April 2026, bertempat di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian PKP, serta sebagai tindak lanjut atas implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bimbingan Teknis ini diikuti oleh perwakilan unit organisasi di tingkat pusat serta balai-balai teknis di lingkungan Kementerian PKP yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada penguatan pemahaman terkait penilaian pelayanan publik dalam Indeks Reformasi Birokrasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP). Selain itu, disampaikan pula materi mengenai Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya mendorong peningkatan transparansi dan akses informasi kepada masyarakat.
Selanjutnya, peserta memperoleh pemaparan mengenai evaluasi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, yang memberikan perspektif terhadap potensi penyimpangan serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.
Memasuki hari kedua, kegiatan difokuskan pada penguatan aspek implementasi pelayanan publik. Materi yang disampaikan meliputi penyusunan standar pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR), serta penyusunan dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Selain itu, disampaikan pula materi mengenai pelayanan publik inklusif sebagai upaya untuk memastikan akses pelayanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PKP, yang mencakup penyusunan standar pelayanan terpadu, evaluasi SKM, serta pengintegrasian pengelolaan pengaduan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta, baik dari unit organisasi pusat maupun balai teknis, dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (LA)
