Kementerian PKP Dorong Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Program Perumahan melalui Partisipasi Publik

Berita
10 November 2026
24 views
Kementerian PKP Dorong Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Program Perumahan melalui Partisipasi Publik

Jakarta, 10 November 2026 — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk mengelola program perumahan secara terbuka dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Didyk memaparkan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah. Program ini melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perbankan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu contoh penerapan keterbukaan adalah Pemilihan Terbuka Toko (PTT) dalam program Bedah Rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Masyarakat penerima bantuan dapat membandingkan penawaran toko bahan bangunan. Jika terdapat selisih harga atau diskon, manfaatnya dikembalikan kepada warga dalam bentuk tambahan material bangunan.

Kementerian PKP juga menyampaikan keterbukaan informasi publik mengenai program dan pengadaan melalui kanal resmi, termasuk sistem pengadaan elektronik. Pemantauan program dilakukan hingga lokasi dan penerima bantuan untuk mendukung pengawasan masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab, panelis menyoroti ketepatan sasaran penerima bantuan dan perlindungan informasi pribadi. Kementerian PKP menjelaskan bahwa data penerima Bedah Rumah/BSPS mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan data kesejahteraan yang dapat diverifikasi bersama pemerintah daerah. Sementara itu, data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan dan nomor rekening dilindungi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Kementerian PKP juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan ikut mengawasi pelaksanaan program. Masukan publik menjadi bagian dari upaya memperbaiki layanan serta memastikan program perumahan memberi manfaat kepada masyarakat yang berhak.

Melalui keterbukaan informasi, Kementerian PKP mendorong pengawasan bersama dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan hunian yang layak untuk rakyat.

Sukai artikel ini? Bagikan ke rekan Anda
🔊 Dengarkan